Profil FKBNI

Profil FKBNI

Surat Pencatatan Ciptaan (Hak Cipta)

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

    PROFIL Forum Komunitas Bela Nusantara Indonesia (FKBNI)

Tanggal 3 Desember 2019 Seminar Nasional GERMAS disenggarakan Forum Komunitas Bela Nusantara (FKBNI) dihadiri ratusan anggota di Aula Institut Kesehatan Deli Husada Delitua Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dengan Pembicara Seminar dari Kemenkes RI dan dibuka Wakil Gubernur Sumatera Utara Drs. Musa Rijekshah. MSi

  Forum Komunitas Bela Nusantara Indonesia disingkat FKBNI, adalah sebuah perkumpulan yang terbentuk atas dasar kesepakan sosial yang datang dari anggota komunitas atau anggota kelompok-kelompok masyarakat Indonesia, baik yang datang dari komunitas pemerintahan maupun komunitas swasta.  Bela Negara Nusantara Indonesia merupakan manifestasi BELA NEGARA nonfisik dan salah satu bentuk implementasi dari pengertian Bela Negara, sebagaimana dimaksud UUD 1945 Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30 ayat 1 dan 2 tentang, bahwa setiap warga negara wajib bela negara. Bela Negara Humanis merupakan program FKBNI yang kegiatannya untuk memelihara dan melestararikan nilai-nilai luhur dari sejarah perjuangan bangsa melalui pemberdayaan sosial budaya dibidang Pendidikan dan Kesehatan,  dan peningkatan ekonomi rakyat dibidang Pertanian. Sebuah model Bela Negara dengan cara-cara humanis dengan cara pendekatan Silaturahmi Nusantara untuk ketahanan nasional. Bela Negara adalah kebulatan tekad, sikap dan tindak nyata setiap warga negara yang dilakukan secara ikhlas, sadar dan disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi kecintaan terhadap NKRI berdasarkan azas Pancasila dan UUD 1945 untuk menjaga dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Silaturahmi Nusantara adalah salah satu  sistem merajut kebersamaan dari perbedaan – perbedaan pandangan suku, agama, ras/etnis maupun dari sosial lainnya sebagai konsep solusi mengatasi kesenjangan sosial dengan cara mendaur ulang serpihan-serpihan sosial akibat krisis moral dan ekonomi. Sebagaimana dengan visi misi FKBNI dan tujannya meningkatkan kesejahteraan sosial yang adil dan beradab.

Tanggal 7 November 2019 Pendiri dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FKBNI Tatap Muka (audensi) dengan Pangdam I/BB hakikat terbentuknya dan penyampaian Visi Misi dan Tujuan FKBNI

Struktur organisasinya terdiri dari tingkat nasional atau Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sampai tingkat daerah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) berkedudukan di Propinsi, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) berkedudukan di Kabupaten Kota, dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) berkedudukan di tingkat Kecamatan diseluruh wilayah nusantara Indonesia. FKBNI berdiri sejak tanggal 24 September 2019 ditetapkan berdasarkan SK Menhum & HAM RI dengan AHU-0009984-AH.01.07 Tahun 2019 Tanggal 24 September 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Forum Komunitas Bela Nusantara Indonesia disingkat FKBNI.

 

Tanggal 03 Desember 2019 Seminar Germas Nasional BELA NEGARA HUMANIS di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara dihadiri 23 DPW FKBNI dan ratusan mahasiswa dari Perguruan Tinggi Sumut serta Tokoh Nasional yang diselenggarakan FKBNI dibuka Kepala Kantor Kesbang Pol Pempro Sumatera Utara

Dalam kerangka mencapai maksud dan tujuannya memiliki beberapa issu strategis, diantaranya ; (a). Gerakakan Humanisme Nusantara (GHN), (b). Gerakan Sadar Hukum (GSH), (c). Gerakan Desa Sehat Nusantara (GDSN), dan (d) Gerakan Sahabat Pohon Nusantara (GSPN). Issu strategis ini dapat dijadikan sarana Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi, dan Abdi pada Negara memelihara nilai-nilai luhur bangsa untuk keadilan sosial. Forum ini sengaja dirancang dengan Desa atau Kelurahan sebagai poros kegiatan, seperti : Poros Riset Desa Sehat Nusantara (Porisdesta), dan  berbagai jenis poros lainnya dibidang ketahanan pangan, sosial dan ekonomi. Menjadi suatu tindakan preventif atau upaya-upaya mencegah munculnya gangguan, ancaman, hambatan dan tantangan (GATH) bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang datang dari dalam khususnya, maupun datangnya dari luar negeri umumnya.

Tanggal 11 Februari 2020 Audensi DPP dan beberapa Ketua DPW FKBNI dari berbagai propinsi dengan Menteri Hukum dan HAM RI penyampaian VISI MISI dan TUJUAN dibentuknya FKBNI

Forum ini telah mempunyai kepengurusan ditingkat Nasional atau DPP dan Daerah pada tingkat DPW, DPD FKBNI ditandai dengan SKT dari Kesbang Pol daerah masing-masing sebagai regulasi program dan kegiatan. Prof. Dr. jon Piter Sinaga, MKes sebagai inisiator dan pendiri FKBNI mewajibkan setiap anggota harus senantiasa “humanis, taat azas, bela Nusantara Indonesia”  (Yelyel FKBNI). Forum Komunitas Bela Nusantara Indonesia (FKBNI) telah terbentuk diseluruh propinsi Indonesia ditandai dengan SKT Kesbang Pol  dan susunan Badan Pengurus Harian (BPH) Dewan  Pimpinan Wilayah (DPW) FKBNI dan beberapa Kabupaten Kota di Propinsi Sumatera Utara. Tentang keberadaan DPW FKBNI Propinsi Sumatera Utara dengan Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  Propinsi Sumatera Utara Nomor : 220 - / DPW – FKBNI / SU / 2020 tentang Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Sekretariat Jl. Setia Luhur No.188 Kel.Dwikora Kec.Meda Helvetia Medan Sumatera Utara – Indonesia, Website : www.humanis.or.id

Tanggal 12 Pebruari 2020 DPP dan Ketua ketua DPW FKBNI dari berbagai daerah audensi dengan KEMENPOLKAM RI diterima Dirjen Kesbang Mayjen TNI A. Arief dlm rangka mitra kerja sama Merajut Kebersamaan bangsa

Tanggal 12 Pebruari 2020 DPP dan Ketua ketua DPW FKBNI dari berbagai daerah audensi dengan KEMENPOLKAM RI diterima Dirjen Kesbang Mayjen TNI A. Arief dlm rangka mitra kerja sama Merajut Kebersamaan bangsa

Tentang keberadaan DPD FKBNI Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara dengan SKT Kesbang & Politik Pemkab Simalungun Nomor : 220/04/30./II/2021 Tanggal 22 Pebruari 2021 tentang keberadaan DPD FKBNI Kabupaten Simalungun. DPD FKBNI Kabupaten Simalungun telah memiliki kepengurusan pada 32 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tingkat Kecamatan ditandai terbitnya SK Ketua DPD FKBNI. Sekretariat Jl. Kertas Koran Ujung Kel. Siopat Suhu Kec. Siantar Timur Pematang Siantar Sumatera Utara – Indonesia, Website : www.belanegara.or.id          Salam Humanis !          

 

 

PROGRAM BELA NEGARA HUMANIS

  1. BELA NEGARA HUMANIS

Bela Negara Humanis merupakan manifestasi dan salah satu bentuk implementasi dari pengertian Bela Negara, sebagaimana dimaksud UUD 1945 Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30 ayat 1 dan 2 tentang, bahwa setiap warga negara wajib bela negara. Bela Negara Humanis  salah satu jenis kegiatan dari Bela Negara dengan cara Nonfisik, sebuah tindakan preventif atau pencegahan munculnya ancaman negara yang datang dari dalam, maupun  datangnya dari luar negeri dengan cara pendekatan Silaturahmi Nusantara. Silaturahmi Nusantara adalah salah satu  sistem merajut kebersamaan dari perbedaan – perbedaan pandangan suku, agama, ras/etnis maupun dari sosial lainnya yang dapat menjadi sinthom disintegrasi bangsa, dan menjadi konsep solusi mengatasi kesenjangan sosial dengan cara mendaur ulang serpihan-serpihan sosial akibat krisis moral dan ekonomi. Sebagaimana kita ketahui krisis moral dan ekonomi akibat kebodohan dan kemiskinan, krisis moral bangsa yang menimbulkan intoleransi  atau diskriminasi dapat menjadi ancaman pada sebuah negara. Jika gambaran krisis itu terjadi di Indonesia dan terjadi berlaru-larut, cepat atau lambat maka tidak tertutup kemungkinan bangsa ini akan dilanda perang saudara sebagaimana telah terjadi pada negara lain. Berbeda dengan Bela Negara cara Fisik dengan memanggul senjata atau dengan wajib meliter, namun pada hakekatnya dan prinsip  serta tujuannya sama membangun ketahanan nasional dari berbagai gangguan, ancaman, hambatan maupun tantangan bermasyarakat,  berbangsa dan bernegara. Perbedaannya terletak pada interpretasinya,  bela negara dengan cara humanis upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan lebih mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan seutuhnya untuk dapat saling menghidupi, melindungi, menolong, dan saling menghormati sebagai wujud nyata dari arti Silaturahmi Nusantara. Sebagaimana kita rasakan tindak intoleransi maupun diskriminasi dibeberapa daerah nusantara, dipandang telah menjadi pintu gerbang menimbulkan krisis moral dan ekonomi yang berimplikasi langsung pada konflik horizontal  dan berpengaruh pada tatanan bermasyarakat, berbangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).   Bela Negara adalah kebulatan tekad, sikap dan tindak nyata setiap warga negara yang dilakukan secara ikhlas, sadar dan disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi kecintaan terhadap NKRI berdasarkan azas Pancasila dan UUD 1945 untuk menjaga dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Pada dasarnya Bela Negara terbagi dalam dua penggolongan, yakni ; (1) Bela Negara dalam bentuk Fisik yaitu dengan cara perjuangan memanggul senjata, apabila ada ancaman atau serangan dari negara asing terhadap kedaulatan bangsa dan negara dan; (2) Bela Negara dalam bentuk Nonfisik yaitu semua usaha untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara dengan cara berperan aktif untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara melalui terbentuknya sikap nasionalisnme yang menumbuhkan rasa cinta tanah air.   Bela negara cara humanis yang termasuk jenis bela negara Nonfisik merupakan suatu bentuk pembelajaran memelihara dan melestarikan nilai-nilai luhur kebangsaan dengan adanya perubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok masyarakat dengan tercapinya suasana kehidupan humanis. Pengertian bela negara humanis ini menjadi konsep  ideal Forum Komunitas Bela Nusantara Indonesia (FKBNI) untuk pemberdayaan masyarakat membangun Silaturahmi Nusantara ditengah bertumbuhnya tindak diskriminasi dan intoleransi maupun bentuk konflik lainnya yang dapat berwujud menjadi disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa merupakan wujud dari konflik sosial berkepanjangan, dan dapat menimbulkan kemiskinan, kemelaratan pada rakyat. Sebagaimana Visi Misi dan Tujuannya FKBNI untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan terpeliharanya nilai-nilai luhur sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang adil dan beradab. Forum ini berbasis pada rancang Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Riset dan Pengabdian pada Masyarakat), dan Abdi Negara (Pelayan Publik) tentang bagaimana tanggung jawab kita terhadap pertahanan negara, kedaulatan negara dan keutuhan NKRI mengingat banyaknya bentuk ancaman terhadap negara. Sebagaimana UU No. 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara pada ayat (2) dapat berwujud agresi, terorisme, komunisme, separatisme, pemberontakan bersenjata, bencana alam, kerusakan lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, atau wujud ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia, dan keselamatan segenap bangsa.   Atas dasar pemikiran rancang diatas, Program Bela Negara Humanis akan dilakukan dengan berbagai kajian sosial ekonomi rakyat, dan budaya Nusantara Indonesia, salah satu konsep solusi yang ditawarkan menanggulangi krisis moral dan ekonomi dengan cara mengajak seluruh komunitas atau kelompok-kelompok masyarakat, baik dari unsur pemerintahan maupun swasta. Sebagaimana dimaksud, UU No.20 Tahun 2009 tentang setiap orang yang mendarmabaktikan diri dan berjasa dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menumbuh kembangkan semangat kepahlawanan kepatriotan, dan kejuangannya untuk kemajuan dan kejayaan serta sikap keteladanan bagi setiap orang melahirkan karya terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara. Berbagai kajian itu diharapkan menjadi salah satu konsep nation and character building yang sadar akan tanggung jawab sebagai warga negara dengan memiliki semangat cinta tanah air, kerelaan berkorban demi kemajuan bangsa dan negaranya sebagai wujud nyata tentang pengakuan keyakinan pada Pancasila ideologi Negara. Terwujudnya program dengan pendekatan silaturahmi nusantara itu diharapkan dapat mencegah konflik horizontal dan membangun serpihan-serpihan sosial agar utuh kembali. Namun upaya-upaya mencegah konflik dan membangun kebangsaan itu tidaklah mudah dilakukan, dari itu membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh rakyat Indonesia dari setiap anggota komunitas atau kelompok-kelompok masyarakat sehingga krisis moral dan ekonomi itu dapat ditanggulangi untuk dicapainya masyarakat adil dan makmur, merata dan berkeseimbangan. Upaya-upaya dan peran serta itu harus dilandasi nilai-nilai luhur bangsa tanpa mengsampingkan nilai-nilai agama dan budaya. Agama dan budaya merupakan sumber moral yang mengajarkan tentang keadilan, kejujuran, kebaikan, dan kedamaian penuh dengan rasa kasih sayang. Program ini dimulai dari terbentuknya komunitas atau kelompok-kelompok masyarakat humanis, baik ditingkat pemerintahan daerah kabupaten/ kota, kecamatan sampai tingkat pemerintahan pusat. Baldatun Thoyibatun Ghofur (Negeri aman dan Sejahtera), dan Pro deo et Patria (Untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi). Negeriku aman dan rakyat sejahtera untuk kemuliaan nama Tuhan dan kejayaan bagi Ibu Pertiwi (Jon Piter Sinaga).  

  1. RUANG LINGKUP KAJIAN

Memelihara dan menumbuh kembangkan nilai-nilai luhur perjuangan bangsa dari pengalaman nusantara Indonesia sampai kemerdekaan Tahun 1945 untuk mengkhawal kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan pendekatan Silaturahmi Nusantara.    

  1. ISSU STRATEGIS
    1. Gerakakan Humanisme Nusantara (GHN)
    2. Gerakan Sadar Hukum (GSH)
    3. Gerakan Desa Sehat Nusantara (GDSN)
    4. Gerakan Sahabat Pohon Nusantara (GSPN)

 

  1. KOMPTENSI UMUM

Kemerdekaan Indonesia adalah perjuangan seluruh rakyat Indonesia yang datang dari seluruh penjuru tanah air nusantara Indonesia, sebuah pengalaman hidup berbangsa yang sangat berharga dengan nilai-nilai luhur yang harus dipertahankan. Pengalaman berharga itu adalah cinta tanah air, rela berkorban oleh seluruh rakyat Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke, mengkawal nusantara Indonesia sekarang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sadar atau tidak sadar bangsa ini tengah dilanda krisis moral dan ekonomi, ditandai hilangya rasa persaudaraan sebangsa yang saling menghidupi, dan saling melindungi. Krisis moral dan ekonomi itu diperburuk serpihan-serpihan sosial, budaya, agama dan doktrin-doktrin menyesatkan yang bertentangan dengan Pancasila.  Maka didorong rasa kemanusiaan yang mendalam dan semangat nilai-nilai luhur bangsa, Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan pengalaman dari sejarah perjuangan terbentuknya NKRI, mengajak seluruh anak bangsa untuk turut serta merta secara bersama-sama merajut kebersamaan itu dalam sebuah Silaturahmi Nusantara. Silaturahmi Nusantara merupakan upaya menggali, memelihara, dan melestarikan nilai-nilai luhur sejarah perjuangan rakyat, bangsa Indonesia. Sebuah program untuk mengembalikan anak bangsa negeri ini pada jati dirinya, mengingat ditengah berlangsungya pembangunan nasional muncul berbagai gejaja primordialisme dipersempit maupun gejala stereotip dengan adanya pandangan buruk  dari satu suku ditujukan pada suku yang lain, atau pandangan buruk dari satu agama ditujukan pada agama yang lain. Dalam hal itulah dibutuhkan Bela Negara dengan cara Humanis dengan pendekatan Silaturahmi Nusantara, ditujukan dalam kerangka menggalang kesatuan dan persatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dari segenap ancaman yang timbul. Bela negara dengan cara humanis ini sengaja dirancang berbasis akademis berupa kajian tentang mendaur ulang kembali serpihan-serpihan sosial  dan menanggulangi krisis moral dan ekonomi, dan upaya pencegahan munculnya ancaman negara baik yang datang dari dalam maupun datangnya dari luar negeri.  

  1. PENDEKATAN ISSU STRATEGIS
  2. GERAKAN HUMANISME NUSANTARA (GHN)

Kesenjangan sosial dan ekonomi sering muncul menjadi embrio pertikaian sosial, baik terjadi dalam bentuk konflik vertikal maupun konflik horizontal. Konflik itu diperburuk manakala rendahnya rasa kesadaran berbangsa dan bernegara dari setiap warga negara. Sebagai warga negara yang baik harus ikut bertanggung jawab atas interpretasi perundang-undangan, peraturan maupun pada hukum negaranya. Namun pada kenyataannya masih banyak dari warga negara tidak mampu menginterpretasikan perundang-undangan, peraturan,  hukum itu dalam dirinya sendiri yang dapat dijadikan sebagai role model bagi orang lain. Sebagaimana kita  ketahui Pancasila sebagai ideologi negara masih saja dipertentangkan oleh seseorang atau kelompok masyarakat tertentu, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara seakan tidak diakui, kedudukan UUD 1945 seakan dimandulkan oleh komunitas atau kelompok masyarakat tertentu. Dalam kerangka permasalahan nasional itulah dibutuhkan Gerakan Humanisme Nusantara (GHN) untuk mengembalikan setiap warga negara Indonesia sadar akan nila-nilai luhur bangsa dengan menjiwai hakikat Kemerdekaan 1945, Sumpah Pemuda 1928 dan 4 Pilar bangsa. Pendekatan Silaturahmi Nusantara itu dipandang dapat mencegah disintegrasi bangsa agar terhidar dari berbagai konflik yang berimplikasi pada perang saudara sebagaimana telah banyak tejadi diberbagai negara belahan dunia.

  1. Kompetensi dasar

Mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam segala bentuk pelayanan publik akan lebih mudah menerima Silaturahmi Nusantara bagi semua tingkatan komunitas sosial, baik komunitas atau kelompok masyarakat yang terbentuk atas pluralitas bangsa, dan maupun komunitas yang terbentuk atas profesi/nonprofesi serta penggolongan masyarakat lainnya.

  1. Tujuan

Mencanangkan Silaturahmi Nusantara bagi setiap lapisan masyarakat atau bagi setiap anggota kelompok masyarakat, baik sebagai seorang pemimpin dan atau bagi sebagai warga negara yang kepribadian humanis.

  1. Pendekatan

Melakukan pembelajaran tentang nilai-nilai luhur sejarah perjuangan nusantara Indonesia untuk tercapainya kesadaran, bermasyarakat berbangsa dan bernegara pada seluruh lapisan masyarakat dengan menjadikan Desa atau Kelurahan, lembaga-lembaga pendidikan, sosial dan budaya sebagai poros kegiatan peningkatan Silaturahmi Nusantara.

  1. Indikator Keberhasilan

Terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat humanis yang saling melindungi, saling menghidupi, dan saling menghormati sesuai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sebagai implementasi Silaturahmi Nusantara merajut kebersamaan.

  1. Media Pembelajaran
  • Pendidikan dan latihan kehidupan humanis
  • Simulasi Silaturahmi Nusantara dengan dialog kehidupan humanis
  • ON AIR : Medsos/Program TV Pusat dan Daerah
  • OFF AIR : Media Lapangan
  • Media Cetak : Alat Peraga
  1. Capaian

Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran dari kelompok masyarakat dengan anggota-anggotanya tidak membeda-bedakan dalam segala bentuk pelayanan publik dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

  1. Sasaran
  • Komunitas atau lembaga-lembaga pendidikan, sosial dan budaya
  • Komunitas atau lembaga-lembaga pemerintahan dan penyelenggara negara

 

  1. GERAKAN SADAR HUKUM (GSH)

Kesadaran hukum merupakan kedasaran seseorang atau kelompok masyarakat pada aturan atau hukum yang berlaku. Penyalahgunaan wewenang atau jabatan, dan sikap indispliner seseorang yang tidak taat azas kehidupan merupakan kesalahan  interpretasi tentang hukum, peraturan dan perundang-undangan.

  1. Kompetensi Dasar

Membudayakan kehidupan humanis yang saling menghidupi, saling melindungi dengan terciptanya rasa aman dan nyaman merupakan kebahagiaan seseorang atau kelompok masyarakat, merupakan bagahagian dari Silaturahmi Nusantara.  Gerakan sadar hukum merupakan pembelajaran tentang tertib hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berbasis pada norma-norma hukum, norma-norma sosial yang tumbuh di masyarakat tanpa mengesampingkan norma – norma agama dan budaya. Agama dan budaya merupakan sumber moral yang mengajarkan tentang kebaikaan, kejujuran, keadilan sosial pada masyarakat. Norma-norma agama dan budaya dapat dijadikan sebagai landasan kehidupan humanis untuk tercapainya tujuan Silaturahmi Nusantara.

  1. Tujuan

Mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan sosial, dan penyalahgunaan jabatan atau wewenang untuk terciptanya ketertiban, kedamaian, ketenteraman dan keadilan sosial bagi masyarakat, bangsa dan negara.

  1. Pendekatan

Melakukan pembelajaran humanis bagi Apratur Sipil Negara (ASN) dan pada unit-unit pelayanan publik lainnya sebagai wujud nyata Silaturahmi Nusantara.

  1. Indikator Keberhasilan

Terbentuknnya kelompok-kelompok masyarakat sadar hukum yang mengedepankan harkat dan martabat serta hak azasi manusia dengan memiliki jaminan hak konstitusi rasa aman, nyaman baik secara psikologis maupun secara fisiologis.

  1. Media Pembelajaran
  • Edukasi dan Advokasi sadar hukum & HAM
  • ON AIR : Program TV Pusat dan Daerah
  • OFF AIR : Media Lapangan
  • Media Cetak : Alat Peraga
  1. Capaian

Terciptanya kepribadian kehidupan humanis yang bertentangan dengan segala bentuk kekerasan sosial dan kejahatan sosial lainnya, seperti ;  tindak diskriminasi, intoleransi, korupsi, kolusi, nepotisme, dan tindak melawan hukum lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur perjuangan bangsa.

  1. Sasaran
  • Komunitas atau lembaga-lembaga pendidikan
  • Komunitas atau lembaga-lembaga layanan publik
  • Komunitas atau lembaga-lembaga pemerintahan dan penyelenggara negara

 

  1. GERAKAN DESA SEHAT NUSANTARA (GDSN)

Tingginya angka kesakitan dari berbagai jenis penyakit (menular tidak menular), kematian ibu dan anak, dan berbagai jenis gangguan gizi maupun gangguan jiwa pada suatu daerah tertentu adalah bukti buruknya pelayanan kesehatan pada masyarakat. Hal itu terjadi dimungkinkan akibat rendahnya mutu sumberdaya manusia, kurangnya sarana-prasarana, dan jarak tempuh berhubungan dengan akses pelayanan  infrastruktur yang kurang memadai. Hambatan itu dapat dierima mengingat nusantara Indonesia sanagat luas yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Namun jika stigma buruk itu terjadi akibat adanya penyalahgunaan jabatan atau wewenang oleh tenaga medis/nonpramedis adalah bukti krisis moral. Stigma buruknya pelayanan kesehatan  itu ditambah kurangnya perhatian dan pemantauan / pengawasan dari pihak-pihak terkait. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil dan bahagian dari pemerintahan pusat memiliki wilayah sangat luas dengan penduduk tidak terlalu padat tetapi sangat terbatas dibidang pengawasan pelayanan kesehatan pada masyarakat khususnya. Suatu tindak  nyata ketidak-adilan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), belum lagi menyangkut kebutuhan dasar masyarakat pedesaan, seperti : keterbatasan sandang pangan, ketersediaan air bersih yang berimplikasi langsung pada Prilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS). Daerah pedesaan yang terdikotomi dari perkotaan membuat masyarakat  pedesaan semakin termarginalkan dibidang Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) akibat aspek geograpi,  demograpi, dan aspek-aspek lainnya.

  1. Kompetensi Dasar

Dikotomi daerah pedesaan dengan daerah perkotaan sangat berpengaruh pada buruknya pelayanan kesehatan, baik dibidang promotif, preventif, kuratif maupun rehablitatif. Pelayanan kesehatan masyarakat telah banyak diselenggarakan oleh pemerintah, seperti Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) untuk dicapainya manusia unggul. Namun dikotomi desa dan kota yang dipengaruhi berbagai aspek letak geografis, dan roda perekonomian menjadi permasalan dalam rangka dicapainya manusia unggul. Dari itu dibutuhkan upaya-upaya pendampingan, baik secara tekhnis pelayanan kesehatan pada masyarakat maupun nontekhnis menyangkut penyalahgunaan anggaran, penyalagunaan jabatan atau wewenang oleh tenaga medis/nonparamedis.      

  1. Tujuan

Pendampingan Program Kesehatan (PHBS-GERMAS dan Program PIS-PK) dalam kerangka meningkatnya derajat kesehatan masyarakat untuk tercapainya manusia unggul, melalui terciptanya kemitraan antara pemerintah dengan organisasi profesi/nonprofresi.

  1. Pendekatan

Membentuk kader atau relawan kesehatan melalui anggota organisasi profesi/nonprofresi menyangkut pendampingan menyangkut tekhnis pelayanan kesehatan,  baik dengan pemantauan program dan melakukan riset oleh anggota organisasi profesi dan atau nonprofresi.  

  1. Indikator Keberhasilan

Terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat menjadi Poros Riset Desa Sehat Nusantara (Pordesta) melalui unit-unit YANKESMAS pada setiap desa dan kelurahan.  

  1. Media Pembelajaran
  • Edukasi dan Advokasi YANKESMAS
  • Riset atau Survey Kesehatan
  • ON AIR : Medsos, Program TV Pusat/Daerah
  • OFF AIR : Media Lapangan
  • Media Cetak : Alat Peraga
  1. Capaian

Tercapainya indikator – indikator kesehatan secara baik dengan humanis, merata dan berkeseimbangan pada masyarakat menuju tercapainya manusia unggul.

  1. Sasaran
  • Komunitas anggota keluarga
  • Komunitas tenaga medis/nonparamedis
  • Komunitas anggota organisasi profesi dan nonprofesi
  • Penyelenggara Pemeritahan/Swasta

 

  1. GERAKAN SAHABAT POHON NUSANTARA (GSPN)

Pohon merupakan lambang kehidupan manusia bahkan kehidupan bagi mahluk yang lain.  Merusak kehidupan pohon merupakan tindakan merusak kehidupan manusia berupa terjadinya kerusakan lingkungan dan sumberdaya alam, meningkatnya panas bumi, udara (oksigen) yang buruk, banjir dll. Fungsi penanaman pohon disamping  melestarikan sumberdaya alam, juga ditujukan untuk ketahanan pangan melalui penanaman pohon dengan adanya terobosan atau upaya peningkatan ekonomi rakyat. Seiring dengan perkembangan zaman dengan peradabannya, manusia dipandang kurang bersahabat dengan pohon ditandai dengan hilangnya populasi flora dan fauna. Pemikiran ini menjadi konsep ideal FKBNI melakukan Gerakan Sahabat Pohon Nusantara (GSPN) dengan membudayakan arti sebuah “persahabatan” tentang manusia dapat bersahabat dengan pohon yang saling menghidupi dan saling melindungi sebagaimana arti kehidupan yang humanis.

  1. Kompetensi Dasar

Penanam pohon jenis tertentu berbasis pada peningkatan ekonomi rakyat menjadi fokus perhatian komunitas ini. Disamping ditujukan untuk meningkatkan ekonomi rakyat, juga dirancang dapat memberikan ramah pada lingkungan. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh masyarakat yang memiliki lahan tidur (sleep area) melalui kerja sama Forum Komunitas Bela Nusantara Indonesia (FKBNI)  dengan berbagai pihak (pemerintah/swasta) melalui terciptanya visi bersama (shared vision) yang tertuang dalam sebuah kesepakatan kerja sama, baik melalui adanya MoU atau fakta integritas sebagai  jaminan hukum.

  1. Tujuan

Membudidayakan Penanaman Pohon oleh Masyarakat (PPM) untuk meningkatkan taraf ekonomi rakyat yang ramah akan lingkungan sekitarnya.

  1. Pendekatan

Melakukan visi bersama antara FKBNI dengan PPM dan atau dengan berbagai pihak (swasta/pemerintah), baik dibidang investor atau pendanaan, tenaga ahli menyangkut tekhis, sumberdaya manusia maupun dibidang lainnya. Kegiatan ini dilandasi kerjasama saling menguntungkan yang tertuang dalam bentuk MoU maupun fakta integritas sebagai jaminan hukum.

  1. Indikator Keberhasilan

Terbentuknya kelompok-kelompok PPM yang tertata dan terorganisir dengan stake holder dengan penuh suasana Silaturahmi Nusantara.

  1. Media Pembelajaran
  • Edukasi dan advokasi PPM
  • ON AIR : Medsos dan Program TV Pusat/Daerah
  • OFF AIR : Media Lapangan
  • Media Cetak : Alat Peraga
  1. Capaian

Terpolarisasinya kelompok-kelompok PPM yang memiliki lahan tidur (sleep area) dengan menyangkut upaya-upaya kerjasama, baik dengan pemerintah maupun dengan swasta.

  1. Sasaran
  • Komunitas keluarga PPM
  • Investor swasta (dalam dan luar negeri)
  • Pemerintah (Pusat dan Daerah)
  1. LEGALITAS HUKUM

Regulasi atau dasar hukum kegiatan forum ini telah sesuai dengan undang-undang negara dan peraturan pemerintah RI yang tertuang pada pendirian FKBNI dari Kementerian hukum & HAM RI,  dan DPW FKBNI terdaftar pada Kesbang dan Politik Pemerintah Provinsi, serta DPD FKBNI terdaftar pada Kesbang dan Politik Pemerintah Kabupaten Kota. Dari itu setiap DPW dan DPD FKBNI dapat melakukan kegiatan ini apabila telah memiliki regulasi dan atas persetujuan Ketua Umum FKBNI selaku inisiator dan pendiri forum. Gambaran regulasi kegiatan dari DPW Propinsi Sumatera dan DPD FKBNI Kabupaten Simalungun di Propinsi Sumatera Utara.

  1. Akta Pendirian Perkumpulan FKBNI ole h notaris Rosana Lubis, SH sesuai akta salinan Nomor 23 Tanggal 17 Agustus 2019 tentang pengesahan Badan Hukum Forum Komunitas Bela Nusantara Indonesia disingkat FKBNI ;
  2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia  Nomor AHU-0009984-AH.01.07 Tahun 2019 Tanggal 24 September 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Forum Komunitas Bela Nusantara Indonesia ;
  3. Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Sumatera Utara Nomor : 220 - / DPW – FKBNI / SU / 2020 tentang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) tentang kepengurusan DPW FKBNI DPW FKBNI Propinsi Sumatera Utara ;
  4. SKT Kesbang & Politik Pemkab Simalungun Nomor : 220/04/30./II/2021 Tanggal 22 Pebruari 2021 tentang keberadaan DPD FKBNI Kabupaten Simalungun.

­­­­­­­­

  1. OUTPUT

Terwujudnya kelompok-kelompok masyarakat humanis didalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang saling menghidupi, saling melindungi dan saling menghormati dengan pendekatan Silaturahmi Nusantara.  

  1. OUTCOME

Menjadi sebuah role model dari Bela Negara Nonfisik dengan berbagai jenis pengembangannya pada berbagai issu strategis yang memelihara nilai-nilai luhur perjuangan bangsa Indonesia dengan mengedepankan keyakinan ideologi Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa.  

  1. LAMPIRAN

Yang dimaksud dengan lampiran adalah setiap pengembangan issu strategis wajib dibuat atau disertai Term of Refrensi (TOR) yang disetujui Ketua Umum DPP FKBNI dan merupakan bahagian satu kesatuan dari program Bela Negara Humanis.          Medan tgl 13 Januari 2021 Penanggung jawab Ketua Umum

 
   

            Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes          

  1. KETERANGAN GAMBAR

 

  1. Tanggal 3 Desember 2019 Seminar Nasional GERMAS disenggarakan Forum Komunitas Bela Nusantara (FKBNI) dihadiri ratusan anggota di Aula Institut Kesehatan Deli Husada Delitua Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dengan Pembicara Seminar dari Kemenkes RI dan dibuka Wakil Gubernur Sumatera Utara Drs. Musa Rijekshah. MSi (Gambar 1)
  2. Tanggal 7 November 2019 Pendiri dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FKBNI Tatap Muka (audensi) dengan Pangdam I/BB hakikat terbentuknya dan penyampaian Visi Misi dan Tujuan FKBNI. (Gambar 2)
  3. Tanggal 14 Desember 2019 Seminar Nasional BELA NEGARA HUMANIS di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara dihadiri 23 DPW FKBNI dan ratusan mahasiswa dari Perguruan Tinggi Sumut serta Tokoh Nasional yang diselenggarakan FKBNI dibuka Kepala Kantor Kesbang Pol Pempro Sumatera Utara. (Gambar 3)
  4. Tanggal 11 Februari 2020 Audensi DPP dan beberapa Ketua DPW FKBNI  dari berbagai propinsi dengan Menteri Hukum dan HAM RI penyampaian VISI MISI dan TUJUAN dibentuknya FKBNI. (Gambar 4)
  5. Tanggal 12 Pebruari 2020 DPP dan Ketua ketua DPW FKBNI dari berbagai daerah audensi dengan KEMENPOLKAM RI diterima Dirjen Kesbang Mayjen TNI A. Arief dlm rangka mitra kerja sama Merajut Kebersamaan bangsa. (Gambar 5)
  6. Tanggal 16 Pebruari 2020 Penanam Pohon Secara Simbolik di Universitas HKBP Nommensen sekaligus pelantikan DPD FKBNI di Aula Univ. HKBP Nommensen Propinsi Sumatera Utara (Kegiatan Program FKBNU yg tertuda akakibat COPID19). (Gambar 6)
  7. Tanggal 10 Maret 2020 Ketua Umum  DPP FKBNI Prof Dr Jon Piter Sinaga bersama DPW FKBNI DKI Jakarta     Drs. Ramses Hutagalung.MSi dkk audensi denga Pemprop DKI Jakarta (Gambar 7)
  8. Audensi Ketua Umum DPP FKBNI Prof Dr Jon Piter Sinaga.MKes dkk dengan WaKapoldasu   Mapoldasu penyampaian Visi Misi dan Tujuan pembentukan FKBNI. (Gambar 8)
  9. Tanggal 17 November 2019 sosialisasi Visi Misi dan Tujuan Pembentukan FKBNI di Propinsi Aceh Aceh dengan Dr Andria Zulfa.   MSi, PhD. (Gambar 9)

 

 

4 komentar pada “Profil FKBNI

  • Juni 9, 2021 pada 9:43 am
    Permalink

    Keren dan sukses

  • Juni 10, 2021 pada 12:04 am
    Permalink

    Bela Nusantara tidak harus panggul senjata, dengan melaksanakan tugas dan fungsi pokok kita dengan benar, memberi masukan mendengarkan masukan , berdiskusi bersama agar selalu humanis

Komentar ditutup.